oleh

Disorot, Anggaran Pembelian Tas di SKPA Tahun Ini Rp.21,3 Miliar

Banda Aceh-Pemerintah Aceh mengalokasi anggaran untuk pembelian tas seminar dan pelatihan senilai Rp 21,3 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2019.

Atas hal itu pula membuat  Pemerintah Aceh disorot. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), misalnya yang mempersoalkan.

“Pengalokasian dana sebesar itu untuk pembelian tas merupakan pemborosan. Seharusnya dapat digunakan untuk hal lain seperti mengatasi masalah kemiskinan di Aceh,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Kamis, 10 Januari 2019, di Banda Aceh.

Ia menyatakan, dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPA, diakuinya melibatkan masyarakat dan instansi pemerintah. “Seharusnya untuk instansi pemerintah tidak perlu lagi tas tersebut, karena yang mendapat pelatihan juga bukan pegawai biasa melainkan pegawai yang memiliki jabatan,” ujarnya.

Menurut dia, dana Rp 21,3 miliar itu jika dibeli tas seharga Rp 100 ribu maka akan ada sekitar 200 ribuan lebih peserta pelatihan. “Kita belum tahu outputnya apa, karena pelatihan ini setiap tahun dilakukan yang jika dilihat hanya sebagai upaya penyerapan anggaran,” ungkapnya.

Alfian juga menyatakan, pada APBA 2019 juga ada alokasi anggaran pemborosan lainnya seperti dana beban kerja untuk 4 instansi yakni Bappeda, Badan Keuangan, Badan Investasi dan Promosi serta Inspektorat Aceh yang nilainya sekitar Rp 80 miliar.

“DPRA telah menolak dana beban kerja itu dan kami sepakat karena selain itu pemborosan, bagaimana dengan SKPA yang lain yang tidak dapat dana beban kerja,” katanya lagi.

Meskipun APBA telah disahkan pada 31 Desember 2018 lalu, lanjut Alfian, menurut informasi yang diperoleh pihaknya pada 3 Januari lalu Sekda Aceh memanggil seluruh SKPA untuk memperbaiki Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Seharusnya selesai di Agustus 2018 lalu, kenapa setelah pengesahan ada perbaikan. Kita menduga ada masalah dalam perencanaan, dimana perencanaan belum selesai tapi dikejar untuk pengesahan anggaran atau tidak jatuh tempo pergub,” sambungnya.

Menurut informasi, Plt Gubernur Aceh pun sudah mengintruksikan SKPA agar adanya perbaikan. Pihaknya pun berharap hal ini benar-benar diperbaiki, bukan hanya wacana untuk memperlihatkan ke publik ada perbaikan.

“Kedepan kami akan terus memantau hal ini dari dokumen-dokumen anggaran Pemerintah Aceh,” tambah Koordinator MaTA, Alfian. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed