oleh

DPR Aceh Rekomendasi Pembentukan Aceh Malaka dan Kota Panton Labu

Banda Aceh-Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberikan rekomendasi dan persetujuan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Aceh Malaka Dan Kota Panton Labu, CDOB tersebut merupakan rencana pemecahan dari Kabupaten Aceh Utara.

Rekomendasi tersebut disetujui bersama anggota DPRA dalam rapat Paripurna DPRA, Kamis (4/7/2019) malam di Gedung Utama DPRA yang juga turut dihadiri Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda yang memimpin sidang paripurna tersebut menyatakan, usulan tersebut mengacu kepada undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang terakhir diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) akan menimbulkan berbagai konsekwensi, terutama personil, pembiayaan dan perlengkapan, maka diharapkan kepada Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memperhatikan kelengkapan syarat usulan Calon Daerah Otonomi Baru (Cdob) di maksud.

Menurut Sulaiman Abda, di seluruh Indonesia ada beberapa DOB baru yang berhasil meningkatkan pembangunan dan taraf ekonomi masyarakat dan ada juga yang harus digabungkan kembali dengan DOB induknya.

“Namun secara umum patut kita memberi apresiasi kepada panitia pemekaran yang sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan harapan masyarakat di wilayah Aceh Utara yang apabila ini terwujud menjadi 5 daerah otonomi baru yang lahir setelah kabupaten Bireuen dan kota Lhokseumawe,” Sebut Sulaiman Abda.

“Hasil rapat paripurna ini kita merekomendasikan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Aceh yakni Kabupaten Aceh Malaka Dan Kota Panton Labu,” ujar Wakil Ketua Dpra Sulaiman Abda.

Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Azhari Cage menilai, berdasarkan kajian Komisi 1, kedua CDOB ini telah mendapat rekomendasi dari Bupati dan DPRK Aceh Utara, dukungan dari sejumlah camat dan tokoh masyarakat dalam wilayah CDOB.

Dukungan lain, lanjut Azhari, pembentukan CDOB Aceh Malaka juga telah memiliki surat dukungan enam kecamatan, yakni surat dari Camat Nisam, Banda Baro, Nisam Antara, Muara Batu, Sawang dan Dewantara.

Selain itu, Azhari juga menegaskan bahwa kedua CDOB tersebut dinilai juga memiliki kemampuan secara ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat serta tentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.***

Komentar

News Feed