oleh

Kemenag Aceh Dukung Lahirnya Qanun Keluarga, Tapi…

Banda Aceh-Kementerian Agama Provinsi Aceh menyatakan dukungan lahirnya Rancangan Qanun keluarga yang sedang disusun DPRA. Apalagi didalamnya memuat beberapa hal seperti kursus pranikah, perkawinan, syarat administratif, meminang perempuan, soal mahar, perceraian, wajib belajar Al Qur an dan harta warisan.

Hanya saja, mengenai poin dalam qanun tersbut tentang upaya pelegalan poligami, tentu penggunaan kata-kata ini perlu ditinjau kembali, karena poligami itu sudah legal dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan juga dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), asal memenuhi syarat, bisa dilihat lagi UU tentang itu, disana  sudah dibahas tuntas.

“Kami menyarankan DPR Aceh bersama tim fokus pada pembahasan lain, seperti pendidikan pra nikah bagi catin dan poin poin lainnya yang termaktub dalam rancangan Qanun,” ujar Kepala Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Daud Pakeh melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Hamdan, Minggu, 7 Juli 2019, di Banda Aceh.

Intinya, sambung dia, Kemenag Aceh tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi DPRA baru sebatas menyusun draf belum disahkan dan di setujui oleh Pemerintah untuk menjadi Qanun.

“Kanwil Kementerian Agama sebagai lembaga vertikal yang berada di daerah  juga tidak memiliki kewenangan, kecuali sebatas memberikan masukan dan pertimbangan yang tetap mengacu kepada peraturan dan per-undang-undangan yang berlaku,” lanjutnya. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed