oleh

Komisi I DPR Aceh: Jika Benar, Kami Menolak Secara Tegas

Banda Aceh-Beredaarnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, terkait perihal pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, ditanggapi serius Komisi I DPR Aceh.

Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Azhari Cage, S.Ip, Rabu, 31 Juli 2019 malam, menegaskan apabila benar hal tersebut pihaknya menolak secara tegas, dikarenakan pembatalan tersebut dinilai hanya sepihak oleh kemendagri.

Bahkan, ia menuding Pemerintah Pusat kembali melakukan ‘penghianat’ terhadap Aceh. Azhari juga menilai hal itu sudah berada diluar prosedur dan tidak melalui makanisme, serta tidak pernah dimusyawarahkan dengan DPR Aceh.

Dikatakan, surat Mendagri tersebut terkesan janggal, sejak dikeluarkan sampai saat ini belum pernah diterima oleh DPR Aceh. Padahal, dalam surat itu terdapat poin penting.

“Dimana disebutkan, sejak dikeluarkan surat ini sampai jangka waktu 14 hari, apabila keberatan bisa mengajukannya ke Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Selain itu, karena belum diterima oleh DPR Aceh, maka dia menilai bahwa surat ini adalah pengkhianatan terhadap Aceh dan pengkhianatan terhadap perdamaian Aceh serta pengkianatan terhadap MoU dan UUPA.

“Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan, karena ini makanisme yang tidak lazim secara perundang-undangan, karena sejak tahun 2011 sampai sekarang kita ketahui masih calling down, dan belum pernah pembahasan apapun untuk pembatalan. Itu sebabnya, kita menganggap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh masih sah secara hukum karena pembatalannya tidak sah,” tegas Azhari Cage.

Menurutnya, apabila Pemerintah Pusat terus-menerus mengkhianati Aceh, seperti ini, tentunya kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat akan hilang, yang berakibat terancamnya keutuhan perdamaian Aceh, yang sudah menjadi model dunia.

“Saya berharap berhentilah dengan terus mengobok-mengobok Aceh, dan kita tegaskan menolak dengan tegas pembatalan dimaksud, dan kita menganggap Qanun itu masih sah sebelum ada pembicaraan sesuai dengan makanisme,” tegasnya lagi.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tentang pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh beredar.

Surat tertanggal 26 Juli 2019 ini disertai tandatangan Mendagri, Tjahjo Kumolo ditujukan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Wakil Presiden, Menkopolhukam, Mensekneg, MenHAM, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam surat tersebut, Mendagri kepada Presiden menyampaikan bahwa atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 perihal tentang Bendera dan Lambang Aceh, sudah dievaluasi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 yatu terkait Pemerintahan Daerah. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed