oleh

Komisi X Minta Alokasi Siswa Miskin pada PPDB

sutan-adil-hendra
Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra. FOTO | REPUBLIKA.CO.ID

Jakarta-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional. Kondisi ini pun meresahkan sebagian orangtua dan siswa.

“Ketika pengumuman PPDB keluar hampir dari seluruh Indonesia melaporkan kekecewaan siswa miskin di karena tidak diterima untuk belajar di sekolah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka,” kata Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sutan Adil Hendra dalam siaran persnya, Sabtu (8/7)

Merespon keresahan masyarakat itu, Sutan langsung berinisiatif menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk membicarakan masalah tersebut. Mendikbud menjelaskan telah ada Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan No 17 tahun 2017, khususnya pasal 15 dan 16 tentang kewajiban sekolah untuk memberi alokasi kursi bagi siswa miskin dan masyarakat sekitar untuk belajar di sekolah terdekat.

“Dalam Permen itu sangat tegas diatur agar sekolah memberi alokasi kursi bagi masyarakat sekitar sekolah dan siswa miskin. Namun Mendikbud mengakui Permen tersebut seolah tidak tersosialisasikan dengan baik oleh dinas pendidikan hingga sekolah, sehingga Permen ini tidak berjalan,” kata Sutan.

Imbasnya, lanjut politikus Fraksi Gerindra itu, Permendikbud itu tidak diindahkan oleh pihak sekolah, bahkan dinas pendidikan sendiri terkesan mengesampingkan Permen tersebut. Sehingga kondisi ini membuat sekolah berlaku lepas kontrol dalam penerimaan siswa.

“Kebijakan tak terkontrol ini terlihat dari banyaknya kasus suatu sekolah menerima 90 sampai dengan 100 persen di luar kelurahan bahkan kecamatan tempat sekolah berada. Sedangkan masyarakat di sekitar mereka justru tidak ada yang diterima oleh pihak sekolah,” ujar Sutan.

Untuk itu, Sutan kembali meminta Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang memperkuat Permen tersebut. Sehingga berdasarkan Surat Edaran itu, kepala sekolah dapat memberi jatah kursi untuk warga sekitar dan siswa miskin secara proporsional.

“Jika Permen tidak tersosialisasikan di daerah baik karena kurang sosialisasi ataupun masalah lainnya, maka Surat Edaran dipandang lebih efektif karena ditujukan ataupun minimal ditembuskan langsung kepada pihak sekolah,” katanya.

Pandangan dari Sutan itu pun mendapat respon positif oleh Mendikbud selaku pengambil kebijakan tertinggi masalah pendidikan di Indonesia. Terbukti Surat Edaran tersebut telah keluar dan diterima oleh satuan pendidikan seperti sekolah seluruh Indonesia per 6 Juli 2017 ini.

“Kesempatan pendidikan itu adalah hak yang tidak boleh dibatasi dengan status sosial dan ekonomi ataupun wilayah domisili, karena pendidikan dewasa ini adalah untuk semua,” kata politikus asal daerah pemiliha (dapil) Jambi itu, sambil mengaku cukup puas dengan keluarnya Surat Edaran (SE) dari Mendikbud itu.

Sumber | REPUBLIKA.CO.ID

Komentar

News Feed