oleh

KPK Pertanyakan Tugas Inspektorat Pengawasan di Bawah Kendali Kepala Daerah

Jakarta-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo ‎mengkritik soal pengangkatan jabatan Inspektorat Pengawasan di setiap instansi. Dalam hal ini, Inspektorat Pengawasan masih di bawah kendali kepala daerah ataupun pimpinan instansi.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Agus saat memberikan sambutan dalam acara seminar dengan tema ‘Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpecaya’. Dalam acara tersebut hadir juga Menteri BUMN, Rini Soemarno dan pejabat BUMN.

“‎Kalau kita lihat inspektorat-inspektorat kabupaten itu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. apakah bisa orang yang diangkat dan diberhentikan bupati kemudian melakukan pengawasan terhadap bupati?,” tegas Agus ‎kepada para peserta seminar di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Agus mencontohkan sistem yang digunakan oleh negara-negara maju terkait tupoksi serta kewenangan Inspektorat Pengawasan. Di mana, di negara maju, Inspektorat Pengawasan bukan di bawah kendali menteri ataupun kepala daerah melainkan langsung ke Presiden.

“Misalkan di Amerika yang namanya inspektur jenderal itu tidak di bawah menteri masing-masing, langsung ke Presiden. Sehingga, mereka bisa melakukan pengawasan terhadap menteri,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Agus meminta agar orang-orang yang menjadi Inspektorat Pengawasan merupakan pilihan. ‎Tujuannya, agar Inspektorat Pengawasan punya taring untuk mengawasi perilaku-perilaku koruptif di semua instansi.

“Jadi dipilih orang paling bagus, resourcenya disediakan, kemudian bisa melakukan penilaian secara objektif terhadap perjalanan badan usaha itu sehari,” ungkapnya. []

(Sumber | OKEZONE.COM)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed