oleh

Mantan Sekda Abdya Dituntut 18 Bulan

ilustrasi hukuman
ilustrasi hukuman. (Foto | OKEZONE.COM

BANDA ACEH-Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Aceh menuntut masing-masing 18 bulan penjara terhadap tiga mantan pejabat Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya). Mereka dinilai terbukti korupsi dalam proyek pengadaan lahan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo, Desa Pante Rakyat yang kini jadi Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Abdya pada 2010 senilai Rp 764 juta lebih.

Ketiga terdakwa ini adalah mantan Sekda, Yufrizal, mantan asisten I M Nasir, dan mantan kabag hukum sekaligus mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek itu, Said Jailani. JPU Kejati Aceh, Suhendra membacakan tuntutan itu sekaligus dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (25/11).

Baca juga : Tidak Terbukti Korupsi, Hakim Bebaskan Mantan Sekda Abdya 

Sedangkan terdakwa satu lagi dalam berkas terpisah, yaitu mantan bupati setempat, Akmal Ibrahim pada sidang sebelumnya sudah divonis bebas karena tak terbukti bersalah dalam perkara ini.

Kemarin, menurut JPU dalam tuntutan, ketiga terdakwa tak terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, namun terbukti melakukan korupsi berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. “Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa selama satu tahun enam bulan penjara dikurangi masa penahanan, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, dan tidak membayar uang pengganti,” kata Suhendra.

Menanggapi tuntutan tersebut, Yufrizal dan M Nasir melalui pengacara, Syahrul Rizal MH dan Said Jailani melalui pengacaranya Dikun SH akan mengajukan pembelaan (pleidoi) tertulis. Majelis hakim diketuai Ainal Mardhiah SH MH dibantu hakim anggota Muhifuddin SH MH dan Syaiful Has’ari SH menetapkan sidang dengan agenda pembacaan pleidoi, Senin (30/11).

Masih dalam requistor tuntutan, menurut Suhendra, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebelumnya, ketiga terdakwa tidak terbukti menerima uang hasil pembayaran lahan untuk pembangunan PKS itu. Tapi, pembayaran lahan tersebut dinilai melanggar aturan Badan Pertahanan Negara (BPN) Republik Indonesia. Pasalnya, yang diganti rugi itu adalah hutan berstatus areal penggunaan lain (APL) yang merupakan milik negara, bukan lahan milik masyarakat.

Selain itu, panitia pengadaan lahan juga dinilai tidak membuat rekomendasi akan dilakukan pembangunan PKS di Dusun Lhok Gayo, sehingga dinilai bertentangan peraturan Kepala BPN RI. Begitu juga, dalam penetapan harga ganti rugi lahan yang dilakukan panitia juga tidak berdasarkan peraturan. Padahal, baca Suhendra, penetuan harga lahan harus sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) tahun berjalan. Sehingga telah mengakibatkan kerugian negara Rp 764 juta lebih.

SUMBER | TRIBUNNEWS.COM

Komentar

News Feed