oleh

Muhammadiyah: Banyak yang Tak Suka KPK, dari Kelas Teri Hingga Hiu

Jakarta-Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, banyak yang tidak suka dengan keberadaan KPK. Banyak yang mendorong lembaga ini dilemahkan lewat revisi UU KPK.

“Secara sistematis atau bentuk lain bahwa pelemahan KPK memang sedang terjadi lewat revisi UU KPK yang siapa pelopornya dan dari mana awalnya tidak jelas. Itu yang verbal,” kata Haedar.

Pernyataan itu disampaikan Haedar dalam diskusi seri 5 Madrasah Antikorupsi, bertajuk ‘Quo Vadis KPK? Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya 69, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015).

Di lokasi juga hadir Ketua Pemuda PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan Ketua KPK yang juga calon pimpinan KPK Busyro Muqoddas, pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

“Kalau yang kita bisa lihat dari gestur politik, KPK itu banyak musuhnya, kalau gerakan nahi munkar itu memang biasanya banyak yang tidak suka baik kelas teri apalagi kelas hiu,” sambung Haedar menegaskan.

Dijelaskan Haedar, pelaku korupsi banyak di Indonesia, begitu pula dengan teman-temannya. Hal itu bisa dilihat dari banyak kasus, KPK selalu mendapatkan perlawanan ketika menangkap para pelaku. Seperti saat ini ketika revisi UU KPK terus digulirkan yang dinilai akan melemahkan lembaga ini.

“Ujungnya ada upaya kriminalisasi terhadap anggota KPK. Ada kesan tengah berlangsung penganiayaan politik terhadap KPK, penganiayaan ini dilakukan oleh mereka yang tidak senang kepada KPK. Kalau diibaratkan, para pendekar hitam sedang bersekongkol melawan pendekar baik. Tidak perlu dibunuh sampai habis bagi mereka, perlahan dan akhirnya membuat (KPK) terhuyung-huyung,” jelas Haedar.

Karena itu, lanjut Haedar, para pemuda harus terus berjuang menopang KPK. Lembaga antirasuah ini harus terus didukung dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

“Mereka yang terjebak menjadi koruptor saat ini juga terjerat oleh KPK lalu kena hukuman mungkin semula mereka adalah aktivis. Dari 318 kepala daerah yang tersangkut korupsi, jangan-jangan mereka juga aktivis anti korupsi. Kalau dulu kaum muda menjadi kekuatan penggerak nasionalisme, tentu sekarang kaum muda harus menjadi penggerak anti korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang masif, ranjaunya banyaknya sekali, pelakunya juga masif, maka gerakan pemuda khususnya juga harus luas,” imbuhnya.

Senada dengan Haedar, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyebut revisi UU KPK yang digulirkan oleh DPR merupakan suatu upaya yang tidak berdasar.

“ICW dalam posisi tidak perlu lagi membahas revisi UU KPK. KPK telah banyak melakukan upaya pemberantasan korupsi. Mereka telah masuk ke ranah yang kita anggap akar dari korupsi, sumber daya ekonomi politik yang selama ini tidak tersentuh misalnya mafia migas,” ujarnya di lokasi.

Ia menilai salah satu bagian dari revisi UU KPK terkait pembatasan umur KPK merupakan keinginan parpol yang ingin KPK tidak eksis lagi untuk menangani kasus korupsi.

“KPK harus diselesaikan usianya dalam waktu 12 tahun itu merupakan keinginan Politik dari parpol yang ingin KPK tidak eksis lagi di Indonesia. Saya meyakini akan ada resistensi publik yang begitu besar jika itu benar-benar terjadi,” tegasnya.

SUMBER | DETIK.COM

Komentar

News Feed