oleh

Pemerintah Aceh Dorong Terwujudnya Regulasi Program Revitalisasi SMK 

Banda Aceh-Pemerintah Aceh mendorong terwujudnya regulasi yang dapat menjadi dasar bagi program revitalisasi SMK Aceh menuju kualitas standar Nasional Pendidikan dan standar Aceh yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmad Raden, saat membaca sambutan tertulis Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, pada pembukaan Focused Group Discussiuon (FGD) Revitalisasi SMK, yang di gelar Dinas Pendidikan Aceh, Minggu (14/07/2019), di Banda Aceh.

“Dalam upaya ini dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dinas terkait, DU/DI, Bappeda, MPA, Kadin, dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujar Plt Gubernur Aceh.

Dikatakan, SMK semakin mendapat dukungan terkait kesiapan menyediakan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan Industri di era digital saat ini dan kesiapan lulusan mengahadapi revolusi industri 4.0.

“Negara-negara maju seperti Jerman dan negera-negara eropa lainnya telah melakukan perubahan-perubahan terhadap kurikulum sekolah kejuruan untuk tujuan memastikan bahwa pembelajaran di sekolah akan selalu sama dengan kebutuhan industri penggunanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar pendidikan SMK/MAK, selain menerangkan tetang 8 standar pendiikan SMK juga menegaskan kembali tentang kurikulum dual system diterapkan dengan menyesuaikan urutan kompetensi yang harus dikuasai siswa, namun juga dengan memastikan keterlibatan industri dalam proses pembelajaran SMK.

“Kerjasama SMK dengan industri didampingi dan diawasi oleh pemerintah dengan penyediaan regulasi, pemenuhan kebutuhan sekolah dan menyelaraskan kebutuhan industri dengan kesiapan sekolah,” jelasnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi merupakan salah satu fokus utama pendidikan di Indonesia dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja kelas menengah yang dapat bersaing di dunia industri.

“Lulusan SMK diharapkan dapat mengisi berbagai bidang di industri nasional dan internasional juga diharapkan dapat berwirausaha dan membuka usaha baru sehingga dapat menghidupkan industri kecil dan menengah yang ada di Aceh,” imbuhnya.

Menyikap hal tersebut, katanya lagi, salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah adalah melakukan revitalisasi SMK. Tahapan kegiatan dalam program revitalisasi ini diawali dengan rapat koordinasi antarlembaga dan dengan satuan pendidikan (SMK) sasaran, sekaligus melakukan pemetaan awal terkait data dan informasi kondisi SMK sebagai baseline untuk menjadi dasar penentuan bantuan yang dibutuhkan.

“Kegiatan Focused Group Discussion (FGD) revitalisasi SMK ditujukan untuk memetakan kondisi nyata SMK Aceh pada komponen-komponen yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dan ditingkatkan mutunya,” katanya lagi.

Pihaknya menaruh harapan, dengan tersedianya regulasi berupa peraturan gubernur tentang revitalisasi SMk Aceh, dapat mewujudkan lulusan SMK yang berdaya saing di tingkat Daerah, Nasional bahkan Internasional.

“Untuk itu, agar kegiatan FGD ini tepat sasaran, Dinas Pendidikan Aceh melibatkan SMK sasaran program revitalisasi dan mengundang lembaga pemerintah mitra pengembangan SMK Aceh, DU/DI terkait kompetensi keahlian yang akan dikembangkan serta pelaku-pelaku pendidikan yang dapat memberi masukan dan rekomendasi bagi terwujudnya revitalisasi SMK Aceh,” katanya berharap.

Ia menambahkan, kegiatan FGD Revitalisasi SMK ini pada akhirnya diharapkan akan mendukung terciptanya lulusan SMK Aceh dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana tercantum pada standar kompetensi lulusan SMK.

“Mampu berwirausahaan/diterima di industri daerah, nasional dan internasional dan paling penting adalah tamatan yang dapat membuka usaha baru setelah tamat dari SMK,” tambahnya.

Sebelumnya panitia kegiatan FGD revitalisasi SMK, Drs. Zulkarnaini, dalam laoprannya menyampaikan Dinas Pendidikan Aceh menggelar Focused Group Discussiuon (FGD) Revitalisasi SMK.

Kegiatan yang berlangsung beberapa hari atau sejak 14-19 Juli 2019 ini diikuti oleh 100 peserta.Kegiatan tersebut di gelar secara serentak dalam dua angkatan. Angkatan I 50 orang dan angkatan II 50 orang.

Adapun pesertanya adalah Kepala SMK (SMK Rujukan, SMK Revit dan SMK Model), Ketua MKKS Kabupaten/Kota, unsur MPA, Biro Isra, Biro Hukum, BPKA, BPSDM, LPMP, Kadin, Bappeda, FKIP Unsyiah dan staf ahli bidang pendidikan.

Dalam kegiatan dimaksud, Dinas Pendidikan Aceh ikut menghadirkan narasumber dari Direktorat PSMK, unsur Biro Hukum, Bappeda dan Staf Ahli Revitalisasi SMK.

Menurutnya, kegiatan FGD Revitalisasi SMK ini bermanfaat untuk Pemerintah Pusat dan Daerah, guna mendapatkan data dan informasi dasar (Baseline) terkait kondisi SMK Aceh, khususnya pada bidang program revitalisasi SMK.

“Tim pengembang SMK di tingkat satuan pendidikan dan Pemerintah daerah, untuk sinkronisasi efektifitas/efisiensi program dukungan revitalisasi SMK,” ujarnya.

Bahkan, sambung Zulkarnaini, kegiatan FGD Revitalisasi SMK ini bermanfaat untuk warga sekolah (SMK) sebagai panduan untuk perencanaan pemanfaatan bantuan Pemerintah dalam program revitalisasi SMK.

“Pemerintah Daerah dan Pusat sebagai dasar penyusunan rencana tindaklanjut program dan bantuan revitalisasi SMK. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) dan lembaga mitra sekolah, sebagai informasi dan kegiatan koordinasi untuk sinkronisasi program serta kerjasama dengan SMK dan Dinas Pendidikan Aceh,” sambungnya.

Ia menambahkan, kegiatan FGD Revitalisasi SMK ini pada akhirnya diharapkan akan mendukung terciptanya lulusan SMK Aceh dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan.

“Hal ini sebagaimana tercantum pada standar kompetensi lulusan SMK, mampu berwirausahaan/diterima di industri Daerah, Nasional dan Internasional,” tambah Zulkarnaini. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed