oleh

Pengadaan Barang dan Jasa Wajib Melalui E-Katalog

Banda Aceh-Mekanisme pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020 mendatang yang berhubungan dengan pihak ketiga tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Misal, dibawah Rp200 juta bisa dilakukan dengan penunjukan langsung (PL).

“Tahun ini, pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga harus melalui sistem, diupload terlebih dulu berupa kelengkapan TOR, HPS, dan kontraknya. Semua harus diupload oleh KPA sebelum pelaksanaan kegiatan,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Muslem Yakob, dalam keteraangan tertulis yang diterima PENAPOST.COM, Kamis, 19 Juni 2019, di Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Muslem pada rapat koordinasi evaluasi dan pelaporan anggaran dalam rangka finalisasi laporan realisasi keuangan sumber dana otsus Aceh, Migas Aceh dan Migas Kabupaten/Kota triwulan I dan II tahun 2019, di Hotel Nagoya Inn, Kota Sabang.

Rakor tersebut dihadiri sejumlah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran pembantu, dan operator penginputan anggaran, di lingkupĀ Dinas Pendidikan Aceh.

Menurut dia, untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya Rp50 juta ke bawah tidak perlu lagi surat perjanjian kerjasama (SPK), namun cukup dengan faktur jika nilai Rp0 hingga Rp10 juta dan Rp10 hingga Rp50 juta berupa kuitansi.

“Saya ulangi, jika ada yang yang melalui SPK, itu harus melalui sistem. Jika tidak, maka harus siap untuk mempertanggungjawabkan segala resiko yang timbul di kemudian hari,” katanya menegaskan.

Kepada KPA dan PPTK ia meminta dalam hal pengadaan barang dan jasa wajib melalui E-Katalog, karena semua pengadaan sudah dipusatkan oleh pemerintah ke dalam aplikasi tersebut. Tidak dibolehkan lagi untuk belanja barang dan jasa dengan sembarangan karena tidak adanya legalitas dari pemerintah.

“Kita harus melaksanakan semua kegiatan baik itu pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang telah diamanahkan, sehingga kita tidak sulit dikemudian hari. Jangan nantinya setelah pensiun nanti masih dipanggil untuk diperiksa karena pekerjaan kita yang dahulu,” imbuhnya.

Muslem mengingatkan agar seluruh KPA dan PPTK untuk berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) dari legislative, karena laporan pertanggungjawaban ada pada pihak SKPA.

Ketua panitia kegiatan Ferri Alfian, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempercepat realisasi keuangan Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari dana otsus Aceh, migas Aceh dan Kabupaten/Kota triwulan pertama dan kedua.

“Selain itu juga peserta akan dibimbing untuk memudahkan proses pengamprahan dana otsus dan migas triwulan berikutnya. Kita harapkan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut akan berlangsung selama empat hari, yaitu 18 hingga 21 juni 2019.
Dengan pemateri berasal dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), dan Dinas Pendidikan Aceh. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed