oleh

Pengelolaan Dana BOS Dinas Pendidikan Aceh Jadi Temuan BPK

Banda Aceh-Meski Pemerintah Aceh meraih Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh, atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) Tahun 2018, bukan berarti pengelolaan keuangan negara sudah berjalan baik.

Dinas Pendidikan Aceh disebut, belum sepenuhnya memadai dalam melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.

Dalam buku II Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Nomor: 9.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019 yang dikeluarkan pada 20 Mei 2019, disebutkan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 420/892/2018 tanggal 27 Agustus 2018, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 420/54.2018 tentang Penetapan Alokasi Dana BOS Pertahun untuk SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA, SMK, SDLB/SMPLB/SMALB/SLB Negeri dan Swasta Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2018, besaran alokasi Dana BOS sebesar Rp 872.588.000.000,00.

Pencairan dana BOS tersebut dilakukan melalui SP2D TU, yang dilakukan setiap triwulan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, ke rekening Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disalurkan ke 568 rekening Satdikmen dan Satdiksus.

Dalam kasus ini, BPK RI mengatakan. Pemerintah Aceh belum melakukan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS Berdasarkan ketentuan, Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS kepada Kepala Satuan Pendidikan Menengah (satdikmen) Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Khusus (satdiksus) Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan pada setiap semester.

Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja dari Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan Negeri kepada PPKD selaku BUD. Selanjutnya berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satuan Pendidikan Negeri.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh belum melakukan mekanisme pengesahan atas belanja Dana BOS melalui SP2B dan SPB setiap semester. Laporan realisasi atas Belanja BOS disampaikan oleh Dinas kepada PPKD berdasarkan form yang disediakan oleh Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)
Kemudian, kurang saji pertanggungjawaban belanja Dana BOS pada LRA Pemerintah Aceh TA 2018 sebesar Rp. 167.000.000,00

Hasil konfirmasi BPK RI dengan Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Ladong diketahui bahwa terdapat sisa dana BOS tahun 2017 sebesar Rp167.000.000,00 yang direalisasikan penggunaannya di tahun 2018.

Terhadap realisasi belanja tersebut, Tim BOS Provinsi tidak melakukan pencatatan karena pada Tahun 2017 pendapatan dan belanja SUPM Negeri Ladong tidak dimasukkan ke dalam DPA Dinas Pendidikan Aceh, melainkan disalurkan melalui mekanisme hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Hal tersebut mengakibatkan sisa Dana BOS tahun lalu yang direalisasikan tahun 2018 juga tidak dapat diakui oleh Dinas Pendidikan sebagai belanja, dan pendapatan jasa giro atas rekening penampungan dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri terlambat disetorkan ke Kas Daerah.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Tim BOS Provinsi dan Tim BOS sekolah pada saat pemeriksaan interim oleh Tim BPK, diketahui bahwa Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Provinsi Aceh, belum melakukan penyetoran jasa giro atas rekening penampungan Dana BOS ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2019, Kepala Dinas Pendidikan Aceh melayangkan surat kepada seluruh Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri di Provinsi Aceh agar segera menyetorkan jasa giro yang telah diterima ke Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh.

Baik Tim BOS provinsi maupun Tim BOS kabupaten/kota tidak melakukan monitoring atas jumlah penerimaan jasa giro pada masing-masing rekening Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, jumlah jasa giro yang telah disetorkan ke kas daerah berasal dari 26 satuan pendidikan sebesar Rp 3.020.852,10.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 971-7790 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Sisa Dana BOS.

Lalu, Surat Edaran Nomor 903/1043/SJ tanggal 27 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian untuk ketertiban administrasi dan akurasi data atau informasi tentang penyelenggaraan dana BOS belum tercapai.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi Aceh belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

Lalu, Kepala Dinas Pendidikan belum memenuhi kewajiban melaporkan belanja Dana BOS kepada BUD, dan BUD belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan agar melaporkan belanja Dana BOS serta Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri belum sepenuhnya mempedomani Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dan akan melakukan tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Tim Manajemen BOS Provinsi supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, dan melaporkan Dana BOS kepada BUD sesuai ketentuan.

BPK juga merekomendasikan agar Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan Kepala Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri supaya mempedomani Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS yang berlaku.

Selanjutnya, Kepala BPKA untuk memerintahkan BUD berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan supaya melaporkan belanja dana BOS sesuai dengan ketentuan. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed