oleh

Surat Pembatalan Qanun Aceh Beredar, Benarkah?

Banda Aceh-Publik tanah air khususnya di Aceh dikagetkan dengan beredarnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Perihal surat tersebut adalah pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Benarkah?

Surat tertanggal 26 Juli 2019 ini disertai tandatangan Mendagri, Tjahjo Kumolo ditujukan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Wakil Presiden, Menkopolhukam, Mensekneg, MenHAM, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam surat tersebut, Mendagri kepada Presiden menyampaikan bahwa atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 perihal tentang Bendera dan Lambang Aceh, sudah dievaluasi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 yatu terkait Pemerintahan Daerah.

“Tetapi Pemerintah Aceh tidak menindaklanjutinya. Kemudian perkembangan di lapangan Pemerintah Pusat dianggap tidak tegas, sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo, sebagaimana dalam surat tersebut.

Mendagri juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga dan TNI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung disepakati atas Qanun dimaksud untuk dibatalkan.

“Tujuan pembatalan Qanun dimaksud adalah untuk menjamin kepastian hukum, mengutamakan kedaulatan NKRI serta meredam munculnya gerakan anti Pemerintah Republik Indonesia,” tutupnya.

Bahkan, dalam keputusan Mendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016, disebutkan bahwa pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 ini sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terhadap peraturan daerah provinsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Yang bahwa Mendagri telah mengeluarkan surat klarifikasi Mendagri Nomor 188.34/1663/SJ Tahun 2013 terkait klarifikasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Namun Pemerintah Provinsi Aceh tidak menindaklanjuti.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. []

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed