oleh

Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Resmi Terbentuk

Jakarta-Dalam waktu yang tidak begitu lama atau pasca digelarnya rapat koordinasi khusus tingkat Menteri pada 6 Mei 2019 beberapa hari lalu, akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengeluarkan keputusan terkait tim asistensi hukum.

Tim asistensi ini ditujukan untuk mengoordinasikan dan memberikan asistensi hukum terkait permasalahan hukum pada Pemilihan Umum serentak 2019.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tentang tim asistensi tersebut,” demikian diantara bunyi salinan keputusan bernomor 38 tahun 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, diperoleh PENAPOST.COM, Kamis, 9 Mei 2019, di Jakarta.

Tim asistensi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, ikut melibatkan beberapa Menteri lainnya seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung, akademisi hingga pakar hukum.

Adapun tugas dari tim asistensi hukum bentukan Wiranto, seperti melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca Pemilihan Umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Tim asistensi hukum ini juga memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sesuai kewenangannya.

Serta tim asistensi ini menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, selaku ketua pengarah.

Tim asistensi hukum dapat melibatkan para tokoh dan pakar hukum serta organisasi profesi hukum untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan saran masukan. Tim asistensi ini bertugas mulai ditetapkannya Keputusan Menteri ini yaitu 8 Mei sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Berikut daftar anggota Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam:

1. Prof. Dr. H. Muladi, S.H/Praktisi Hukum

2. Prof. Romli Atmasasmita, S.H, L.L.M/Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

3. Prof. Mohammad Mahfud MD, S.H, S.U/Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

4. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H, M.H/Guru Besar Universitas Krisnadwipayana

5. Prof. I Gede Panca Astawa, S.H, M.H/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

6. Prof. Faisal Santiago, S.H, M.H/Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur

7. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H, M.Si/Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

8. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H/Ahli Ilmu Negara Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia

9. Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H, M.Hum/Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

10. Dr. Harsanto Nursadi, S.H, M.Si/Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara

11. Dr. Teuku Saiful Bahri, S.H, M.H/Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

12. Dr. Teguh Samudera, S.H, M.H/Praktisi Hukum

13. Dr. Dhoni Martin, S.H, M.H Praktisi/Akademisi

14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

15. Deputi II, Badan Intelijen Negara

16. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam

17. Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam

18. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri

19. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

20. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia

21. Direktur Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia

22. Direktur Tindak Pidana Siber, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia

23. Indra Fahrizal/Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Ekonomi dan Moneter

24. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Kemenko Polhukam

(Editor | M. Zairin)

Komentar

News Feed