oleh

YARA Abdya Tantang Pemerintahan Akmal-Muslizar Berhentikan PNS Ini

Blangpidie-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya), menantang Pemerintahan Akmal-Muslizar, untuk memberhentikan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), berinisial SR.Mengapa?

Belakangan abdi negara tersebut tersandung kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes), yang bersumber dana dari Anggaran Pendapat Belanja Aceh (APBA) pada tahun 2013.

Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, Miswar, SH, dalam keterangan Pers, kepada media ini, Senin, 22 Oktober 2018, di Kota Blangpidie.

“Data yang kami peroleh bahwa, pada halaman website resmi miliki Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bersangkutan (SR), masih aktif sebagai PNS. Sedangkan kasus korpusi Alkes sudah mendapatkan putusan ihkrah di Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1021 K/PID.SUS/2016 pada 19 Oktober 2016,” katanya.

Menurutnya, yang bersangkutan (SR) sudah dua tahun putusan ihkrah dan masih menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan (LP). Tapi belum juga diberhentikan dari PNS

“Padahal, SR selama ini juga tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PNS di Pemkab¬† Aceh Barat Daya,” kata Ketua YARA Aceh Barat Daya, Miswar.

Itu sebabnya, pihaknya meminta Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) dibawah kepemimpinan Akmal-Muslizar melakukan persamaan hak dimata hukum terhadap PNS yang tersandung kasus korupsi. Supaya masyarakat tidak menilai bahwa ada yang dispesialkan, tapi semua sama di mata hukum.

“Dan kita juga akan surati BKN, mengirimkan salinan putusan pengadilan PNS yang tersandung kasus korupsi baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun,” ujar Miswar.

Adapun kekuatan hukum dimaksud, sebut Miswar, yaitu putusan Mahkamah Agung (Kasasi) nomor: 1021 K/PID.SUS/2016. Dimana disebutkan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/putusan umum pada kejaksaan Negeri Blangpidie tersebut.

“Serta membatalkan putusan pengadilan Tinggi/tindak pidana korupsi Banda Aceh Nomor 30/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 5 Januari 2016 yang membatalkan putusan pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna tertanggal 2 November 2015,” sebutnya.

Selain itu, lanjut dia, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 bulan.

“Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasal 87 huruf B dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum,” tambahnya.[]

(Editor | Redaksi)

Komentar

News Feed